Musim Booming Wartawan

Masa keemasan wartawan dalam penghidupan adalah ketika Orde Baru berkuasa. Kebebasan pers memang dibatasi namun wartawan menikmati kebebasan finansial, sebab ada jaminan kesejahteraan. Yang diuntungkan terutama wartawan pro pemerintah. Sebaliknya sebagian wartawan yang kritis dan berpuasa saat Orde Baru, menyambut Orde Reformasi dengan berbunga-bunga karena pada saat itu lahir UU Pers No.40/1999. Undang-undang ini menjamin kebebasan setiap warga negara mendirikan penerbitan pers. Inilah awal “booming” media massa dan wartawan, sebab undang-undang ini dianggap sebagai peluang pekerjaan dengan jaminan kebebasan pers.
Momentum “booming” ini telah melahirkan ratusan penerbitan media massa yang melibatkan ribuan wartawan. Maka tidak mengherankan kalau belakangan banyak orang tiba-tiba menjadi wartawan tanpa standar kompetensi yang memadai. Seolah semua serba bebas, sehingga banyak orang eksodus ke jalur wartawan. Maka bila sekarang ini ada ribuan wartawan yang berkeliaran, bisa dipastikan setengahnya adalah wartawan yang terjun bebas. Wartawan jenis inilah yang kini menguasai dunia persilatan, mereka menggunakan baju wartawan, tapi jiwa dan habitatnya bukan wartawan. Karena itu, pasar dunia pers semakin tidak kompetitif karena diisi oleh mereka yang bukan pemain sejati.
Sekali lagi tumbuh suburnya wartawan terjun bebas itu bukan semata-mata karena keterdesakan sebuah kebutuhan. Namun akibat iklim dan regulasi pemerintah yang demikian longgar. Selain itu, prilaku masyarakat dan pemerintah yang semakin bebas melakukan pelanggaran aturan juga mendorong suburnya wartawan terjun bebas. Maraknya kasus pemerasan oleh wartawan, adalah bukti bahwa ada sebagian dari anggota masyarakat yang terlibat dalam kesalahan. Sebab ternyata berdasarkan fakta, wartawan tidak akan pernah bisa memeras kalau seseorang itu tidak punya kesalahan. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang senang memamerkan kekuatan seorang wartawan.
Mengapa situasi semacam ini bisa terjadi ? Karena booming wartawan tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Banyak penerbitan media massa yang mengekploitasi SDM wartawan untuk keuntungan, Namun perusahaan penerbitan tersebut tidak memberikan imbal balik yang sesuai standar kebutuhan minimal. Hampir sebagian besar wartawan kinis statusnya freelance. Mereka dipekerjakan tanpa ikatan kekaryawanan, sehingga wartawan akhirnya mengandalkan jurus masing-masing untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu jurus yang bermodal kecil adalah dengan “mencari mangsa” yang diperkirakan bakal menghasilkan uang. Inilah yang dilakukan wartawan yang skill bisnisnya rendah. Tapi sekali lagi, wartawan tidak hidup diruang hampa, ia tumbuh dan berkembang bersama lingkungannya. Kalau lingkungannya baik ya baik pula prilakunya. Sebaliknya kalau setiap hari wartawan melihat keburukan ya ia bisa menjadi wartawan yang buruk. Interaksi ini akan

Akhirnya, penulis menyadari prilaku negatif mereka yang mengaku wartawan itu dipengaruhi banyak faktor. Yang paling utama adalah masalah ekonomi atau kesejahteraan. Hubungan kerja wartawan dengan perusahaan bisnis media massa selama ini tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang tenaga kerja, sebab dalam definisi profesi seorang wartawan itu bukan buruh tapi seorang profesional. Ia sama dengan dosen, pengacara dan pekerja profesional lainnya. Ia mendapatkan imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan kepada perusahaan dan masyarakat. Makanya bagi wartawan yang bekerja di perusahaan media besar, otomatis pendapatan dan kesejahteraannya diatas rata-rata, sebab kompetensi dan kualifikasinya tinggi.
Sebaliknya wartawan yang bekerja di perusahaan media dengan omzet kecil, kesejahteraannya juga rendah. Dan biasanya perusahaan sejenis ini memang tidak mempersyaratkan kualifikasi yang ketat dan kompetensi yang tinggi. Maka produk dan standar pekerjaannnya juga dibawah media beroplah besar. Disinilah problem mulai muncul dan bertabrakan tatkala wartawan harus mengaktualisasikan dirinya dalam pergaulan sosial. Ada yang tampil percaya diri dan ada juga yang harus tampil seadanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Diakui atau tidak, kesenjangan ekonomi antar wartawan pun demikian mencolok yang akhirnya memicu persaingan yang tidak sehat. Situasi ini memang tidak mengenakkan, tapi semua mengalir sesuai dengan irama. Inilah sekilas potret kecil dunia wartawan dari masa ke masa.
Pada akhirnya semua kembali kepada diri masing-masing. Yang jelas menjadi wartawan semestinya adalah panggilan jiwa agar profesi ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merusak tatanan. Sebab dalam profesi ini ada kemuliaan yang menentukan martabat seseorang dalam menjalani karir seorang wartawan.***

Wartawan Oh Wartawan..?

Di suatu pagi surat kabar lokal menurunkan berita berjudul “Enam Wartawan Ditangkap Polisi”. Dalam berita tersebut ditulis, enam wartawan ditangkap karena kedapatan sedang memeras kepala sekolah yang mendapatkan rehab gedung. Menurut kepala sekolah, pihaknya merasa tidak punya salah tapi wartawan terus memaksa minta uang. Sebaliknya wartawan “keukeuh” sang kepala sekolah bersalah karena bangunan rehab tidak sesuai dengan RAB. Polisi tidak mau tahu, yang jelas dengan dalih apapun pemerasan adalah pidana murni. Setelah diselidiki ternyata baik wartawan maupun kepala sekolah ternyata dalam posisi sama-sama salah, setidaknya dari fakta yang terjadi. Mereka yang mengaku wartawan ternyata membarter kasus dengan uang dan kepala sekolah juga tidak menjalankan RAB secara benar.
Bagaimana mengomentari berita diatas? Siapakah yang harus dipersalahkan? Persepsi masyarakat yang membaca berita diatas jelas akan memberikan stigma negatif kepada wartawan dulu. Pasalnya kepala sekolah posisinya sebagai korban. Biasanya kita akan memberikan toleransi kesalahan kepada yang menjadi korban meski salah. Buktinya begitu berita itu turun, ratusan guru bersatu mau menghajar sang wartawan. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Ya orang salah dengan orang salah berkolusi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dan ternyata jarang sekali orang yang benar kerjaannya jadi korban pemerasan wartawan.
Ini hanya salah satu contoh kasus yang menggambarkan betapa rumitnya memberikan penilaian obyektif dari sebuah interaksi antara wartawan dengan narasumber. Malah belakangan ini banyak keluhan dan hujatan yang dialamatkan kepada wartawan. Ada yag membenci, memaki dan bahkan mengancam wartawan, sebab memang ada wartawan yang galak dan kritis dengan tulisan. Namun banyak juga wartawan yang galak mulutnya tapi tangannya jarang menulis. Yang membikin dunia persilatan “riweuh” saat ini adalah wartawan jenis terakhir ini, galak mulutnya tapi tumpul tulisannya. Masyarakat memberikan julukan beragam kepada wartawan jenis ini antara lain WTS (wartawan tanpa surat kabar), wartawan Bodrek, wartawan Uka-uka, dan wartawan Muntaber (muncul tanpa berita). Julukan ini muncul tentu saja untuk memberikan respon prilaku wartawan yang tidak punya kompetensi jurnalistik dan tidak memegang teguh etika profesi. Masyarakat tidak tidak salah memberikan julukan ini sebab memang ada faktanya wartawan yang bergentayangan memburu rupiah.
Namun tidak adil hanya gara-gara ini kita kemudian memberikan penilaian sepihak bahwa semua wartawan kerjaannya negatif dan merugikan. Di antara wartawan yang buruk prilakunya itu masih banyak wartawan sejati yang menjalankan profesinya dengan jujur, taat aturan, memegang teguh etika jurnalistik dan memberikan kontribusi positif kepada pembangunan. Wartawan jenis inilah yang akan menjadi sahabat, ia bisa memperingatkan sekaligus memberikan solusinya. Tulisannya mencerahkan dan inspiratif sehingga masyarakat mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan.
Sayangnya wartawan jenis ini belum diakomodir secara baik karena terlanjur kita berprasangka buruk. Kita sudah apriori duluan sehingga banyak peluang kerjasama yang hilang tanpa manfaat apapun. Padahal kalau kita bisa menempatkan wartawan yang bersahabat ini ke dalam ranah pekerjaan kita, ia akan turut membangun kinerja positif. Setidaknya pencitraan diri yang positif akan terbangun, dengan begitu kemitraan antara wartawan dan narasumber sama-sama saling menguntungkan. Ini yang hilang dari ranah kehidupan kita, sebab kita sudah menempatkan wartawan dalam posisi bermusuhan dan tidak bersahabat.
Diluar itu tentu saja ada banyak sudut pandang untuk memetakan dunia wartawan, bisa sudut pandang agama, ekonomi, sosial, politik, hukum, entertain, dan kemanusiaan. Pasalnya, pekerjaan wartawan memang bersentuhan dengan semua ranah kehidupan. Maka wartawan pun menjadi apa yang dipikirkan pelakunya, ia bisa menjadi apa saja sesuai dengan standar hidup yang dibuatnya. Tapi diatas itu semua, bahwa wartawan adalah manusia biasa bisa salah dan benar sesuai dengan ruang dan waktu.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, perjalanan wartawan juga mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan oreintasi pers. Diantaranya dari oreintasi perjuangan mengarah kepada bisnis industri media massa. Oreintasi ini jelas mengimbas pula kepada wartawan sebagai salah satu pilar penopang kehidupan pers. Pers bisnis menuntut wartawan selain pandai melakukan kontrol sosial juga harus bisa menjual pesan dibalik pemberitaan. Sebab, pers telah melebar menjadi alat promosi, informasi, hiburan dan sarana silaturahmi. Suasana ini demikian terasa pada saat Orde Baru berkuasa, sehingga kala itu kesejahteraan wartawan meningkat tajam. Wartawan pun sejajar dengan pegawai lainnya dan hidup layak. Meskipun kala itu kebebasan pers dipasung, tapi semua yang terlibat bisnis penerbitan hidupnya sejahtera.
Maka tak heran pada masa ini persepsi masyarakat kepada wartawan sangat positif sebab wartawan waktu itu menjadi makhluk langka. Selain jumlahnya memang sedikit, perusahaan media massa juga terbatas. Hanya perusahaan yang benar-benar bermodal yang sanggup menjalankan bisnisnya. Makanya tidak ada masyarakat yang mengeluh apalagi memperkarakan wartawan. Wartawan menjadi profesi yang prestise sebab seleksi untuk menjadi wartawan juga sangat ketat. ***

Catatan Seorang Caleg

Menjadi calon legislatif (caleg) sebenarnya bukan tujuan hidupku. Namun ia adalah etape perjalanan yang harus aku lakukan untuk menemukan jati diri dan menggapai tujuan yang lebih besar. Makanya tatkala teman, sahabat dan keluarga memberikan dorongan menjadi caleg akupun mencobanya. Meskipun akhirnya hasilnya jauh dari harapan dan tentu saja aku tidak akan bisa duduk di di DPRD Ciamis. Catatan yang harus direnungkan dari kegagalan ini adalah sistem pemilu. Sebenarnya secara filosofis sistem pemilu dengan suara terbanyak sesuai dengan nafas demokrasi. Namun tidak semua orang sanggup berkompetisi dalam iklim tarung bebas. Terutama caleg yang baru manggung dan kurang uang harus bertarung dengan mereka yang incumbent dan punya modal. Atau antara caleg yang populer dengan caleg tidak tenar. Ini semua menjadi problem berat bagi caleg.
Yang aku alami justru kekonyolan, selain miskin finansial aku pun harus bertarung dengan caleg incumbent, maka wajar jika kalah dan mendapatkan suara kecil. Masyarakat seolah sudah tidak jeli dan matanya tertutup sehingga tidak bisa lagi membedakan orang. Aku harus menerima kenyataan pahit ini dengan lapang dada. Setidaknya hanya itu yang bisa aku lakukan. Memang secara hitung-hitungan kerugian materi, tenaga dan pikiran sudah tak terkirakan lagi. Tapi itulah nilai sebuah pengorbanan untuk sebuah perubahan. Ya intinya yang mahal adalah perubahan, sebab perubahan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan dengan segenap cucuran keringat dan air mata.
Pemilu harus menjadi ajang mengasah ketajaman nalar kritis untuk memulai perubahan, untuk lingkungan terkecil hingga bangsa. Inilah sebenarnya yang harus aku camkan agar tidak larut dalam kerugian. Bagi mereka yang baru belajar kerugian itu adalah beban. Namun bagiku kerugian itu merupakan bagian investasi untuk ke depan. Makanya semua aku tempatkan dalam koridor usaha agar tidak larut dalam kecemasan yang tiada tepinya. Akhirnya semua memang harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana aku bisa merubang bangsaku jika aku sendiri tidak mampu merubah diri sendiri.
Inilah sekadar catatan dan renungan pasca pemilu. Aku berharap pemilu kali ini menjadi bahan evaluasi oleh semua pihak. Aku yakin begitu banyak orang yang terlibat dalam hajatan pemilu ini. Ada yang memaknai pemilu sebagai ajang mencari keuntungan, kekuasaan dan ada pula yang justru ajang menebar ketakutan. Ya semua kembali kepada diri kita masing-masing. Wallahu’alam***

Created by Ahmad Mukhlis, caleg no 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Kab.Ciamis.

Pemilu Membawa Maut

Pemilu kali ini bukan hanya memakan harta tapi juga nyawa. Pekan lalu seorang caleg asal PKB Kota Banjar, Sri Hayati (23) ditemukan gantung diri. Wanita yang tengah hamil 4 bulan itu tak kuat menahan malu karena hanya meraih 10 suara. Reaksi masyarakat pun aneka ragam, namun semuanya menyesalkan meskipun masyarakat juga yang bikin caleg tersebut bunuh diri. Bayangkan betapa jahatnya permainan politik uang. (Mukhlisaljawi@yahoo.co.id)

Sinyal dari Langit

Bila ajal telah datang, ia tidak bisa diakhirkan. Begitulah firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quran. Semua makhluk hidup akan mengalaminya, tak terkecuali dengan manusia. Maka kepergian wartawan almarhum Ade Kodar Solihat merupakan bagian dari sunatullah yang mengandung sejuta hikmah dan itibar bagi kita semua. Setidaknya ini sinyal dari langit bahwa esok akan ada hari kemudian disanalah waktu terpanjang kita mempertanggungjawabkan semua amal selama di dunia. Semoga segala kebaikan saudara kita Ade Kodar Solihat dicatat sebagai amal dan kekhilafannya diampuni Allah SWT.
Ini adalah catatan kesan seorang kawan seperjalanan dalam jurnalistik. Sebagaimana kawan-kawan wartawan yang lain, Ade Kodar Solihat adalah sosok yang humoris. Karena sikapnya yang humoris itu ia pun menekuni karir jurnalistik bidang hiburan dan olah raga. Selama menjadi “wirausaha” berita di Koran IMSA, semua karya jurnalistiknya kebanyakan hiburan, artis dan olahraga. Makanya ia punya jaringan luas di kalangan seniman, olahraga dan artis lokal. Ia jarang menulis berita politik dan pemerintahan, makanya nama dia dalam peta silat wartawan lebih dikenal seorang seniman.
Dan sebagai sosok wirausaha jurnalistik ia memang sangat militan dan pantang menyerah. Pasalnya di Koran IMSA berlaku falsafah, setiap wartawan adalah juragan bagi dirinya sendiri. Ini yang membuat semua wartawan IMSA berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya. Mengapa demikian ? Koran IMSA didirikan bukan sebagai perusahaan industri media massa, tapi ia merupakan kawah candradimuka yang menempa calon wartawan menjadi sosok wirausaha jurnalistik. Tak heran keluaran Koran IMSA yang kini menguasai peta pemberitaan di Ciamis punya energi simpanan. Ade Kodar Solihat setidaknya telah membuktikan dirinya bagian dari sosok wirausaha jurnalistik ini, sebab selama hidupnya ia belum pernah mendapatkan kucuran proyek dari pemerintah. Ia hidup dengan caranya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa mengeluh dan meratapi nasibnya.
Ade Kodar Solihat seolah memberontak keadaan, tapi ia tak kuasa merubah keadaan bahkan hingga ajal menjemputnya. Ia sering curhat kenapa keadaan selalu memarjinalkan sosok wirausaha jurnalistik semacam dirinya? Kenapa untuk mendapatkan apresiasi pemerintah harus menghamba diri? Dan masih banyak pertanyaan sejenis yang sebenarnya juga dialami semua wartawan yang memperjuangkan kesejahteraannya dengan tangannya sendiri. Semua pertanyaan itu bisa dijawab kalau PWI bisa menjadi wadah bersama memperjuangkan nasib wartawan. Akhirnya maafkan kami kawan atas ketidakberdayaan kami. Ini menjadi pelajaran bagi kami bahwa ke depan jangan sampai ada wartawan seperjuangan yang harus mengalami nasib tanpa jaminan apapun. Kita memang harus kuat dan tegar berdiri diatas kaki sendiri, tapi ke depan wartawan harus mulai menata hidupnya agar kesejahteraannya meningkat. Selamat jalan kawan, semoga Allah menerima semangat pengabdianmu. Amin. (Mukhlisaljawi@yahoo.co.id)

Rakyat Menanti Gebrakan Hebring

Pergantian bupati di Ciamis sudah puluhan kali. Namun setiap periode kepemimpinan tidak banyak yang berubah. Ciamis tetap menjadi kota mati yang tak mampu mensejahterakan rakyatnya meski kekayaan sumber daya alam Ciamis melimpah. Setiap bupati yang berkuasa tidak berani membuat terobosan yang mengejutkan rakyat. Seolah setelah duduk dikursi singgasana sudah otomatis menjadi Prabu, sehingga rakyat pun nasibnya ditentukan bagaimana wangsit sang Prabu. Wajah tata kota yang kita nikmati sekarang adalah karya kebijakan Bupati Taufik. Tapi setelah Bupati Taufik lengser, adakah bupati yang seberani Bupati Taufik ? Tidak ada. Bupati berikutnya memilih mencari aman dan adem ayem tanpa gejolak. Kalaupun ada pembangunan itupun sekadar melaksanakan agenda rutin.
Kepemimpinan Hebring kini akan diuji oleh rakyat yang telah memberikan mandatnya pada pilkada 2008 lalu. Semua mata akan menyorot dengan tajam apakah lima tahun mendatang ada perubahan yang signifikan. Mereka akan terus mempertanyakan komitmen janji Hebring sewaktu kampanye apakah ditepati atau tidak. Dan tentu saja yang paling ekstrim adalah rakyat akan mempertanyakan gebrakan apa yang spektakuler dari kepemimpinan Hebring. Pasalnya semua orang juga tahu kepemimpinan H.Engkon Komara periode lalu selembut sutra dan sedingin salju. Rakyat pun terninabobokkan dan tidak kritis karena sudah tersihir oleh retorika politik dan senyum simpatik sang bupati. Nah, saatnya kini ia membuktikan diri bahwa dengan label Hebring akan ada perubahan gaya kepemimpinan.
Perubahan gaya kepemimpinan menjadi kata kunci, sebab setumpuk pekerjaan rumah telah menanti Hebring. Yang paling mendesak adalah soal pemisahan Ciamis Selatan, yang selama ini menjadi “jantung” PAD. Kalau Pangandaran menjadi kabupaten sendiri jelas sumber pendapatan Ciamis akan menyusut tajam. Ini akan berpengaruh terhadap kebijakan publik ke depan. Maka Hebring pada awal pemerintahannya kalau tidak menyiapkan kebijakan baru membangun Ciamis Utara, mungkin saja Ciamis akan menjadi terhapus dari peta. Hebring semestinya paham bahwa munculnya gagasan Ciamis selatan berpisah sejatinya sebuah otokritik dan gugatan kepada H.Engkon Komara agar selatan diperhatikan.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Isu Ciamis Selatan telah menggelinding ke senayan. Sementara Ciamis sebagai kabupaten induk belum menyiapkan sejumlah antisipasi. Semua hanya diam dan tak peduli padahal bagi penulis yang warga biasa, pemisahan selatan akan membawa dampak yang dramatis bagi warga Ciamis lainnya. Tapi melihat respon pemerintahan yang sedingin salju, ini tentu saja mencemaskan apalagi semua kajian kelayakan Ciamis Selatan hanya menguntungkan orang selatan. Kenapa kita tidak berpikir yang integral dan komprehensif? Tapi biarlah semua sudah terjadi kini tinggal bagaimana masyarakat Ciamis terus mengawal dan mengkritisi kebijakan Hebring. Jangan biarkan Hebring dipandu suara-suara anti perubahan dari orang-orang yang hanya jadi benalu dan serangga pembangunan.Sudah lelah mendengarkan cerita Ciamis dijadikan bulan-bulanan kasus korupsi dan penyimpangan.
Diluar masalah Ciamis Selatan, masyarakat juga menanti gebrakan Hebring dalam penyediaan lapangan kerja baru. Bagaimana masyarakat Ciamis dinyatakan sejahtera jika kebutuhan dasar mereka tak penuhi. Dan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar, kalau sumber penghidupan di Ciamis nyaris tidak tersedia. Ciamis seolah dijauhi oleh kalangan investor karena pemerintah dan masyarakat kurang ramah terhadap investor. Padahal sedikit atau banyak kehadiran investor akan mendongkrak pembukaan lapangan kerja baru. Kalau Hebring tidak berani membuka kran investasi, ya bisa dibayangkan jumlah angka pengangguran akan terus membengkak. Ini akan menimbulkan dampak sosial yang mencemaskan.
Berikutnya adalah bagaimana Hebring memperbaiki kualitas pelayanan publik di semua dinas-dinas. Setidaknya Hebring harus berani membersihkan biaya-biaya siluman dalam setiap proyek yang dikelola dinas. Meskipun ini agak sulit sebab disana ada upeti yang mengalir ke semua jaringan kekuasaan. Beranikah Hebring? Kita nantikan saja nanti selama lima tahun perjalanan. Yang pasti pelantikan pasangan Hebring bukan sekadar peristiwa seremonial biasa. Ini adalah peristiwa luar biasa dan penuh makna yang wajib kita beri catatan agar Hebring tetap istiqomah membawa amanah dan mandat rakyat. Meski diakui semua orang mafhum bahwa amanah yang diperoleh Hebring tidak gratis tapi ada harga politik yang harus dibayar. Miliaran rupiah telah dikeluarkan untuk meraih simpati rakyat, sehingga selayaknya kita sebagai rakyat memang tidak perlu banyak berharap. Semoga kali ini bukan periode untuk mengembalikan modal dan menabung bagi Hebring yang sudah ditelan usia senja.***

*Penulis, staf pengajar dan mahasiswa Pascasarjana Magister Sains Ilmu Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

pemilu untuk siapa sih?

Pemilu, begitu bangsa Indonesia menyebut hajat demokrasi dalam memilih calon pemimpinnya. Namun sebenarnya untuk siapakah pemilu tersebut didedikasikan ? Adakah korelasi langsung antara pemilu dengan perubahan nasib seseorang? Apakah mereka yang menyalurkan hak pilihnya ada garansi akan diperhatikan oleh mereka yang akan duduk menjadi wakil rakyat? Atau apakah ada jaminan para wakil rakyat terpilih akan menepati janjinya? Semua pertanyaan ini bergelayutan di benak semua orang yang punya hak pilih. Namun akhirnya pertanyaan itupun akan sulit dijawab sebab yang mengurusi “pencalegan” adalah partai politik. Semua orang juga tahu dan mafhum bahwa partai politik dalam menentukan siapa yang berhak menjadi caleg sama sekali tidak melakukan seleksi ketat. Bahkan kriteria dalam rekrutmen caleg sendiri tidak jelas, sehingga kita akhirnya memilih kucing dalam karung. Kita sulit sekali menentukan pilihan karena memang tidak punya panduan dan referensi informasi tentang jejak rekam caleg.
Semua orang yang punya hak pilih pasti kini dilanda kebingungan siapa yang harus dicontreng. Pasalnya semua figur caleg dari semua tingkatan selain tidak dikenal secara dekat juga tidak ada media lain yang menjembatani rasa ingin tahu masyarakat. Banyak tim sukses dan makelar politik, tapi semuanya juga tidak memberikan informasi yang akurat. Yang ada hanya proses pembodohan politik sebab makelar politik kemudian mengajari politik uang. Masyarakat tidak diajari bagaimana menyalurkan partisipasi politik dalam pemilu. Maka bisa dimengerti bahwa sebenarnya pemilu ini didesain bukan untuk rakyat, tapi didedikasikan untuk mereka yang haus kekuasaan. Partai politik bukan wadah berkumpulnya masyarakat yang ingin perubahan, melainkan wadah orang-orang yang haus kekuasaan.
Dengan kondisi semacam ini, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyeleksi dan memilih yang terbaik di antara yang buruk atau yang sedikit buruknya. Dari sekian ribu caleg pastilah ada yang bersih dan siap mengabdi kepada masyarakat yang memilihnya. Karena itu kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa dan bagaimana jejak rekam sang caleg lewat berbagai sumber yang bisa dipercaya dan akurat. Jangan karena uang kita jadi tidak kritis dan tutup mata sehingga kita menyesal dibelakang hari. Pengalaman masa lalu yang demikian kelam rasanya sudah cukup untuk dijadikan pelajaran berharga. Cobalah hitung berapa uang negara yang diembat oleh wakil rakyat dan pejabat birokrat yang berkolaborasi dengan pengusaha bermata sipit?
Dua ratus konglomerat yang berjaya membangun kerajaan bisnis di Indonesia didominasi kaum bermata sipit keturunan Tionghoa. Sebenarnya merekalah yang menikmati kebijakan politik selama 32 tahun dan hingga kini masih menancapkan taringnya dalam ranah politik untuk mengamankan aset ekonominya. Merekalah yang menjadi cukong-cukong politik dengan kekayaannnya. Maka boleh jadi di antara seratus caleg yang akan manggung, pasti ada caleg yang mengabdi kepada kepentingan cukong China. Jadi untuk siapakah pemilu ini? Jawabannya: ada yang untuk bandar cukong, bandar sabu, bandar ilegal logging, bandar politik, pemodal kapitalis dan yang internasional adalah untuk Amerika dan Yahudi yang menanamkan modalnya di semua bidang kehidupan. ***

**Created by Ahmad Mukhlis @lRifqi, mahasiswa Pascasarjana Magister Sains Ilmu Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah dan Pemimpin Redaksi Koran IMSA Ciamis Jawa Barat.